MAGETAN – Memanasnya suhu politik menjelang pilkada ditengarai bakal membawa tarik ulur kepentingan di kalangan birokrasi. Termasuk jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya mencapai 14 ribu.
Pasalnya, dari empat kandidat yang ada, tiga di antaranya orang birokrasi. Yakni bupati non aktif Saleh Muljono, Plt Bupati H. Miratul Mukminin dan Sekdakab H Sumantri. “Karena ketiganya orang birokrasi yang sama-sama memiliki pengaruh, mau tidak mau pasti ada upaya menarik gerbong birokrasi dalam timnya” terang Ketua DPRD H. Prayogo Prayitno kemarin (18/3).
Menurut Prayogo, keterlibatan kalangan PNS dalam pemenangan salah satu cabup-cawabup bakal berdampak buruk pada pelayanan publik. Sebab, lanjutnya, tarik ulur kepentingan kandidat tersebut akan dibawa dalam pelaksanaan pelayanan. “Kalau sudah ada keterlibatan, bisa muncul diskriminasi pelayanan. Minimal akan mengurangi etos kerja karena energinya sebagian tersedot pada tim kandidat,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Prayogo menilai keterlibatan PNS dalam politik praktis bakal memecah sistem birokrasi. Dampak yang lebih serius, bakal memunculkan konflik internal di tubuh birokrasi. “Konflik tersebut terjadi tidak saat jelang pilkada ini saja, tapi pasca itu ya tetap akan terjadi,” katanya.
Hal senada diungkapkan H. Sumarsono anggota Komisi I DPRD setempat. Menurutnya, Badan Pengawas Daerah harus lebih proaktif mengawasi kegiatan PNS. “Dalam aturan kan sudah jelas, bahwa PNS dilarang terlibat politik praktis. Karena siapa pun yang jadi bupati, mereka harus mengikuti kebijakannya. Terlalu mahal cost politiknya jika sampai terjadi perpecahan dan disharmonisasi hanya karena pilkada,” ungkapnya.
Sementara, Plt. Bupati H. Miratul Mukminin menyatakan komitmennya tak akan melibatkan jajaran birokrasi. Meski dirinya menjadi salah satu kandidat, pihaknya berjanji tidak akan menggunakan struktural PNS untuk kampanye. “Dari awal kita sudah beri warning pada PNS, tugas mereka itu pelayanan,” pungkasnya. (dhy)
Recent Comments